Produk Hukum

UNDANG-UNDANG 
(klik tulisan warna merah)

PERATURAN PEMERINTAH


KEPUTUSAN MENTERI AGAMA


  • KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010
  • KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian
  • KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H
  • KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M
  • KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama
  • KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H
  • KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
  • KMA No. 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan dan penetapan pangan halal
  • KMA No. 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksanaan dan penetapan pangan halal
  • KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama
  • KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama


  • PERATURAN MENTERI AGAMA


  • PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  • PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  • PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah
  • PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama
  • PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama
  • PMA Nomor 4 Tahun 2007: Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
  • PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
  • PMA Nomor 30 Tahun 2007: Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2008
  • PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
  • PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
  • PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk


  • INSTRUKSI MENTERI AGAMA


  • Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
  • Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama


  • KEPUTUSAN DIRJEN


  • Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005: Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji
  • Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004: Tentang Sistem Pendaftaran Haji


  • KEPUTUSAN PRESIDEN

  • Perpres No. 70 Tahun 2012: Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 54 Thn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Keppres No. 5 Tahun 2005: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  • Keppres No.11 Tahun 2005: Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Keppres No. 2 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawei
  • Keppres No. 27 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja
  • Keppres No. 49 Tahun 2004: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005
  • Keppres No. 50 Tahun 2004: Tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MenjadiUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang
  • Keppres No. 93 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
  • Keppres No. 4 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
  • Keppres No. 45 2003: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004
  • Keppres No. 86 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004
  • Keppres No. 31 Tahun 2002: Tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta MenjadiUIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  • Keppres No. 8 Tahun 2001: Tentang Badan Amil Zakat Nasional


  • INSTRUKSI PRESIDEN

  • Inpres Nomor 5 Tahun 2004: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  • Inpres Nomor 15 Tahun 1983: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
  • Tidak ada komentar:

    Poskan Komentar