Produk Hukum

UNDANG-UNDANG 
(klik tulisan warna merah)

• UU No 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No 13 Tahun 2008  : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• UU No 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah
• UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi
• UU No 5 Tahun 2006   : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
• UU No 6 Tahun 2006   : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
• UU No 7 Tahun 2006   : Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003
• UU No 36 Tahun 2006 : Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
• UU No 1 Tahun 2004  : Tentang Perbendaharaan Negara
• UU No 3 Tahun 2004  : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
• UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf
• UU No. 15 Tahun 2003 : Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
• UU No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara
• UU No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• UU No 30 Tahun 2002 : Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• UU No 18 Tahun 2001 : Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
• UU No 20 Tahun 2001 : Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
• UU No 22 Tahun 1999 : Tentang Pemerintahan Daerah
• UU No 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas
• UU No 38 Tahun 1999” : Tentang Zakat
• UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan
• UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
• UU No. 22 Tahun 1946: Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

PERATURAN PEMERINTAH

• PP No. 53 Tahun 2010 : Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji
• PP Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
• PP No. 14 Tahun 2008 : Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
• PP No. 47 Tahun 2008 : Tentang Wajib Belajar
• PP No. 48 Tahun 2008 : Tentang Pendanaan Pendidikan
• PP No. 65 Tahun 2008 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 55 Tahun 2007 : Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
• PP No. 8 Tahun 2006 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PP No. 42 Tahun 2006 : Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf
• PP No. 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional Pendidikan
• PP No. 21 Tahun 2004 : Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
• PP No. 37 Tahun 2004 : Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
• PP No. 54 Tahun 2003 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010

KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian

KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H

KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M

KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama

KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H

KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama

KMA No. 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan dan penetapan pangan halal

KMA No. 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksanaan dan penetapan pangan halal

KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama

KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama

PERATURAN MENTERI AGAMA

PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah

PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 4 Tahun 2007: Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran

PMA Nomor 30 Tahun 2007: Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2008

PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

KEPUTUSAN DIRJEN

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005: Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004: Tentang Sistem Pendaftaran Haji

KEPUTUSAN PRESIDEN

Perpres No. 70 Tahun 2012: Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 54 Thn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keppres No. 5 Tahun 2005: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Keppres No.11 Tahun 2005: Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keppres No. 2 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawei

Keppres No. 27 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

Keppres No. 49 Tahun 2004: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005

Keppres No. 50 Tahun 2004: Tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MenjadiUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang

Keppres No. 93 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Keppres No. 4 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Keppres No. 45 2003: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004

Keppres No. 86 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004

Keppres No. 31 Tahun 2002: Tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta MenjadiUIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Keppres No. 8 Tahun 2001: Tentang Badan Amil Zakat Nasional

INSTRUKSI PRESIDEN

Inpres Nomor 5 Tahun 2004: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Inpres Nomor 15 Tahun 1983: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan